Menuju Politik Hukum Baru Kepemiluan

Buku ini merefleksikan perjalanan demokrasi elektoral Indonesia sejak awal reformasi. Undang-Undang Pemilu yang menjadi aturan main dalam perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilu banyak dikritisi berbagai kalangan dan diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi. Suara kritis berbagai kalangan masyarakat sipil dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi menghendaki pembentuk undang-undang untuk menetapkan politik hukum baru kepemiluan terkait sejumlah hal. Politik hukum baru ditandai tidak hanya mengatur pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdi) sebagaimana diamanatkan konstitusi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang substantif, termasuk di dalamnya membangun partisipasi pemilih yang bermakna dalam pemilu.

Transformasi pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu untuk memilih presiden/wakil presiden, maupun pemilu memilih pasangan kepala daerah, merupakan bagian penting dari proses konsolidasi demokrasi di negeri ini. Setiap perubahan arah politik hukum yang tertuang dalam UU Pemilu, tentu membuka ruang perdebatan tentang sistem dan aturan main yang dinilai lebih ideal. Dalam konteks ini, pembahasan yang komprehensif mengenai berbagai isu krusial kepemiluan tentu diperlukan, termasuk ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, sistem suara terbanyak hingga mekanisme konversi suara.

Lebih jauh, pelaksanaan pemilu selama ini pada dasarnya tidak berhenti pada persoalan sistem dan regulasi saja, namun memendam berbagai residu demokrasi elektoral pasca pemilu, seperti meningkatnya kasus korupsi kepala daerah dan anggota legislatif, maraknya politik uang, dan polarisasi sosial yang memerlukan refleksi bersama. Kehadiran buku menegaskan bahwa demokrasi elektoral kita harus terus diperbaiki, agar tak berhenti di titik demokrasi prosedural.

Dengan gaya penulisan yang mengalir, reflektif, dan mudah dipahami, buku ini menjadi bacaan penting bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, politisi, dan siapa pun yang peduli pada masa depan kepemiluan dan demokrasi di Indonesia.