Awas kudeta merangkak di kabinet! Kedengarannya seram. Tapi, warning itulah yang disampaikan kader PDIP. Benarkah ada kudeta merangkak?
Bisa jadi ini hanya peringatan supaya para menteri Jokowi memiliki loyalitas tegak lurus. Jangan (dulu) punya keinginan macam-macam. Atau, paling tidak, jangan dulu tunjukkan hasrat pribadi. Misalnya berlaga di Pilpres 2024. Kerja dulu yang benar.
Isu kudeta merangkak disampaikan politisi PDIP Darmadi Durianto. “Jangan lengah. Tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari beberapa pembantu Jokowi demi kepentingan jangka panjang. Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah,” kata Darmadi seperti dikutip RMco.id, Rabu (28/10).
Dalam catatan sejarah, kudeta merangkak kerap dikaitkan dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Sukarno dan naiknya rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto.
Disebut merangkak, karena berlangsung pelan-pelan. Slow. Bahkan berliku. Tidak seperti kudeta atau coup d’etat yang berlangsung cepat dan lugas, menguasai simbol-simbol negara menggunakan kekuatan militer. Kudeta merangkak berlangsung serius tapi santai. Bisa bertahun-tahun.
Apakah benar ada nuansa kudeta merangkak di kabinet sekarang? Bisa jadi ini istilah untuk menggambarkan menteri-menteri yang dicurigai punya agenda sendiri. Agenda terselubung. Dinilai sebagai potensi ancaman. Misalnya, ingin running pilpres 2024.
Atau, bisa juga hanya alasan berliku untuk meminta pergantian (reshuffle) beberapa menteri yang kinerjanya kurang memihak rakyat, kinerjanya merangkak, atau dinilai kurang sejalan dengan kepentingan partai atau sebagian kelompok di partai.
Atau, bisa juga, memang benar ada menteri yang memanfaatkan posisinya untuk jangka panjang. Untuk pilpres 2024. Demi RI1 atau RI2.
Bahwa ada keinginan itu, bisa dipahami. Karena, Pilpres 2024 merupakan pertarungan bebas. Jokowi tak bisa maju lagi. Yang tampil semua wajah baru, walau nama Prabowo masih disebut-sebut akan maju untuk keempat kalinya.
Yang tidak wajar, kalau ambisi tersebut membuat kinerjanya kacau balau. Melukai hati rakyat. Atau tidak sejalan dengan visi misi Presiden.
Atau, bisa juga, para menteri memang hanya bekerja dan bekerja. Kalau pun hasil kerja tersebut dihargai dan diganjar dengan nominasi capres atau cawapres, itu dianggap bonus.
Memang begitulah semestinya. Kerja dulu yang benar. Luruskan niat. Membantu Presiden. Demi rakyat. Karena, hasil kerja tersebut bisa berbuah tiket yang mengantar ke jenjang lebih tinggi.
Apa pun motivasi para menteri, semua tergantung Presiden. Akan dibiarkan atau ditegur. Presiden pasti punya kalkulasi, strategi dan penciuman yang tajam.
Yang pasti, ketika para elite berbicara mengenai kudeta merangkak, rakyat jangan sampai merangkak-rangkak, terseok-seok mengejar kebutuhan hidup sehari-hari. Jangan sampai rakyat merangkak-rangkak meminta para elite politik mendengar suara mereka. Itu penting.(*)
Sumber: RMCO.id
Penyunting: Suci Amalia