Jakarta – Dalam @mardanialisera Senin (22/3) disampaikan kasus yg menimpa r Demokrat memberi peringatan, jika tidak kita kelola secara hati-hati akan membahayakan demokrasi negeri ini. Situasi yang jelas tidak sesuai dengan semangat penguatan partai sebagai salah satu institusi terpenting dlm demokrasi.
“Dapat dikatakan demokrasi tanpa partai yang kuat, tanpa partai yg solid itu akan nothing. Karena itu, para penganjur demokrasi, para pelaku & aktifis demokrasi pasti punya naluri untuk memperkuat partai, bukan memperlemahnya,” kata Mardani Ali Sera.
Ketua DPP PKS ini menambahkan, siapa saja yangbmemiliki tendensi untui menghancurkan atau menggrogoti partai pada dasarnya orang itu anti demokrasi.
‘Bisa dikategorikan sebagai elemen yang tidak memiliki kepribadian yang kuat terhadap demokrasi. Melihat partai hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan,” cetus dia.
Mardani melihatnya sebagai penghilangan kaderisasi, seorang yang tidak pernah melakukan kaderisasi justru ada dipucuk kememimpinan. Sesuatu hal yang luar biasa dan sangat jarang terjadi di negara-negara demokrasi yang mapan.
“Partai yang sehat merupakan partai yang terlembaga. Sebisa mungkin harus terbebas dari kepentingan individu,” ucapnya.
Semakin partai mengedepankan aturan main, maka akan semakin modern dan ketika semakin modern dia akan menjadi kokoh dalam membela demokrasi.
Sebaliknya, urainya, jika partai hanya menjadi alat kepentingan pribadi individu dan dimana sistem atau aturan main itu dikangkangi oleh kepentingan personal, maka selama itu pula partai itu akan menjadi partai yang kerdil dan tradisional.
“Tidak akan kokoh menjadi elemen pendukung demokrasi,” ucapnya dengan nada prihatin.
Penulis buku #KamiOposisi ini, menarik pelajaran dari fenomena kudeta ini yakni mematikan semangat berorganisasi yang alamiah. Dalam suatu organisasi biasa kita berkompetisi, ada yang kalah dan ada yang menang dan politik adalah seni untuk berkuasa, seni untuk memenangkan suatu pertarungan.
Namun, sanggah Mardani, jika kemudian penyelesaiannya adalah dengan cara seperti ini, tentu menyebabkan hakekat berorganisasi menjadi mati, hakekat belajar bertarung secara alamiah berdasarkan konstitusi menjadi bubar.
“Kudeta politik merupakan cawa awam berpolitik dan itu berbahaya bagi demokrasi,” pungkasnya.