Jakarta, rmbooks.id – Menko Airlangga berkata aktivitas digital terus melonjak yang diakibatkan Covid-19, sehingga kegiatan sosial dan ekonomi publik beralih pada layanan digital.
Ketua Umum DPP Golkar menyampaikannya dalam diskusi virtual Rabu (28/4), yang menekankan, lonjakan ekonomi digital sebagai keberkahan dari Covid-19 terhadap perekonomian.
“Sejak covid-19 menerpa, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat dari online ke offline sehingga trafik online naik 15.029 persen saat ini,” ucap.
Dia tambahkan, terjadi shifting pola konsumsi barang dan jasa, dari offline ke online. Terjadi kenaikan trafik online sebesar 15-20 persen sehingga ini mempertegas pentingnya digitalisasi.
Akibatnya, ujar anak Menteri Perindustrian era Presiden Soeharto ini, ekonomi digital pada 2020 dikatakannya tumbuh pesat meskipun perekonomian secara umum terkontraksi hingga minus 2,07 persen pada 2020.
“Ekonomi digital mampu tumbuh hingga 11 persen secara tahunan pada 2020,” tegas dia.
Menko Airlangga mengaku ada dampak negatif, pandemi juga memberikan manfaat terhadap perkembangan ekonomi digital di tengah banyak tantangan di 2020. PDB (produk domestik bruto) ekonomi digital, disampaikannya, mencapai US$44 miliar atau tumbuh 11 persen dari tahun 2019.
Tidak lupa dia ingatkan, berbagai lembaga internasional telah memprediksi bahwa kekuatan ekonomi digital akan terus melejit ke depannya. Ini yang diharapkannya mampu dimanfaatkan dengan optimal bagi pelaku usaha di Indonesia ke depannya.
“Bahkan, Presiden McKinsey Global Institut, ekonomi digital akan mampu menyumbang US$130-150 miliar dari pertumbuhan PDB di tahun 2025, selanjutnya dalam jangka panjang, besaran kontribusi digital pada PDB bisa mencapai 3 persen,” ucap Airlangga.
Dengan adanya perubahan perilaku konsumen ini akibat Covid-19, tentu ditekankannya kompetisi bisnis secara digital juga perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha.
Menko Airlangga berharap pelaku UMKM juga perlu semakin banyak didorong masuk ke ekosistem digital.
“Sebanyak 37 persen konsumen baru memanfaatkan ekonomi digital pada saat pandemi. Selain itu 45 persen pelaku usaha juga aktif melakukan penjualan melalui e-commerce selama pandemi,” tuturnya.
Airlangga menekankan, pemerintah memandang UMKM digital sebagai kunci pemulihan ekonomi. Untuk itu, pemerintah berkomitmen mendorong digitalisasi UMKM offline untuk masuk ke online dan juga memberikan stimulus bagi UMKM yang sudah masuk digitalisasi.
Ini menjadi penting dikaitkan dengan warta dari laman Facebook Menko Airlangga Jum’at (23/4), bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di Asia menempati urutan keempat setelah Korea Selatan.
“Kita harus lebih giat, bersyukur, sekaligus lebih bersemangat, bahwa upaya pemulihan ekonomi nasional insya Allah berada dalam jalur yang baik,” ucapnya.
Dia mengatakannya ketika bersama Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Vietnam Mr. Pham Minh Chinh Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Jum’at (23/4).
Dia menyampaikan pesan Bapak Presiden, Vietnam adalah sahabat Indonesia dan Vietnam adalah mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Bapak Presiden juga menegaskan, katanya bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus menjalin hubungan bilateral yang saling menguntungkan.
Di Asia, Vietnam berada di nomor dua pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah China. Sementara Indonesia berada di nomor empat, setelah Korea Selatan di nomor tiga. Diucapkannya, kita harus lebih giat, bersyukur, sekaligus lebih bersemangat, bahwa upaya pemulihan ekonomi nasional insya Allah berada dalam jalur yang baik.
“Kita harapkan, dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia, dan kerja sama dengan Vietnam ini akan lebih ditingkatkan dan bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat di kedua negara,” katanya.
Dalam rancangan pemerintah ada dukungan prioritas kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mengingat perannya yang cukup besar.
Disampaikan Airlangga Sabtu (2/4) di Jakarta, pemerintah memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional. UMKM berkontribusi 61,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97 persen dari total angkatan kerja atau 116,9 juta tenaga kerja.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa dari alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021 sebesar Rp699,43 triliun, sebanyak Rp184,83 triliun dianggarkan untuk UMKM.
Disuarakannya, anggaran untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi tersebut diberikan melalui enam stimulus, yakni subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pada bank umum, insentif pajak, dan restrukturisasi kredit.
Airlangga mengatakan bahwa pandemi COVID-19 memang telah mengakibatkan sebagian UMKM menghadapi masalah, karena berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan UKM kepada 195.099 UMKM, ditemukan bahwa 23,10 persen UMKM mengalami penurunan omzet usaha, 19,50 persen UMKM terhambat distribusi, dan 19,45 persen UMKM mengalami kendala permodalan.
Dia mengutip hasil survei ADB juga menunjukkan kondisi sama yaitu 30,5 persen UMKM di Indonesia menghadapi penurunan permintaan domestik dan sebanyak 48,6 persen UMKM tutup sementara.
“Salah satu langkah pemerintah membangkitkan kembali aktivitas ekonomi UMKM adalah dengan stimulus modal kerja melalui KUR dengan suku bunga murah dan tanpa agunan tambahan,” ungkapnya.
Kemudian, pada 2020 nasabah UMKM yang menerima KUR diberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6 persen, sehingga pada April-Desember 2020 suku bunganya menjadi 0 persen.
Selain itu, juga sudah dibentuk skema KUR Super Mikro yang ditujukan untuk pekerja terkena PHK dan ibu rumah tangga yang berusaha dengan skala mikro.
Sementara itu pada 2021, pemerintah menetapkan perpanjangan pemberian tambahan subsidi bunga sebesar 3 persen, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi kebijakan KUR berupa perpanjangan jangka waktu serta penambahan plafon KUR menjadi Rp253 triliun.
“Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pelaku UMKM untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga aktivitas usaha UMKM semakin menguat dan berpeluang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Airlangga.
Perhatian Menko Airlangga pada UMKM juga dikarenakan 99% UMKM terdampak pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari sektor UMKM, terlebih di tengah pandemi Covid-19 banyak UMKM yang berjatuhan.
“Pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi harus dimulai dari sektor UMKM, sebab sektor ini berkontribusi 61 persen bagi PDB Indonesia. Jumlah UMKM terdampak pandemi sebanyak 64,2 juta atau 99 persen dari seluruh usaha yang beroperasi di seluruh Indonesia,” kata Menko Airlangga Hartarto di akun Instagramnya @airlanggahartarto_official, Senin (15/3).
Bentuk dukungan yang diberikan pemerintah untuk UMKM dan koperasi diwujudkan lewat enam stimulus, yaitu subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pada bank umum, dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit dan dukungan lainnya.
“Pemerintah terus mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM, untuk terus bangkit,” jelas Airlangga.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021 pada Kamis (4/3/2021), Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa peran UMKM sangat sentral dalam perekonomian Indonesia.
Peran ini juga menjadi potensi untuk mendorong ekspor. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih berada di level 15%, sehingga perlu ditingkatkan. Terbuka potensi untuk ditingkatkan, karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sangat diperlukan, karena Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, bahkan pertumbuhannya dinilai sebagai yang tercepat dan terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Diproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 124 miliar di 2025, dimana di 2020 baru mencapai US$ 44 miliar.
Adapun, pada masa pandemi ini transformasi digital menjadi keharusan bukan pilihan lagi.
“Oleh karena itu, untuk tiga tahun ke depan, Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur digital sekaligus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat untuk memastikan layanan digital menjadi inklusif,” pungkas Airlangga.