Jakarta, rmbooks.id – Medan menjadi titik awal perhatian serius pemerintah dalam membangkitkan ekonomi di masa pandemi covid-19. Ini dibuktikan dengan keberadaan Menko Airlangga bersama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Kabareskrim Polri Bapak Komjen Agus Adrianto, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edy Rahmayadi dan Bapak Musa Rajekshah.
Juga Wali Kota Medan Bapak Bobby Nasution, sejumlah pimpinan Komisi dan anggota DPR RI menghadiri acara peluncuran program pemerintah berupa Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima/Warung (BT-PKLW) yang berlangsung di Polrestabes Kota Medan, Sumatera Utara.
“UMKM, pedagang kaki lima, warung, dan pelaku ekonomi masyarakat bawah adalah masyarakat kita yang terdampak oleh berbagai pembatasan dikarenakan pandemi Covid-19. Hal ini tentunya menjadi perhatian utama dari Bapak Presiden Joko Widodo,’’ katanya dalam pesan elektronik yang disebarluaskan, Kami (9/9).
Ditambahkannya, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan meluncurkan program BT-PKLW yang secara spesifik menyasar kabupaten dan kota yang terkena PPKM Level 4.
“Para penerima bantuan tersebut adalah PKL dan Warung yang belum mendapatkan bantuan melalui skema Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM),” ucapnya.
Diharapkannya, bantuan tersebut jadi bantalan bagi mereka yang terkena dampak untuk modal hidup dan modal kerja usaha.
Bantuan ini juga diharapkan menjadi sinyal untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Airlangga berdialog dengan para penerima bantuan.
Salah satunya adalah Ibu Leli Hadijah yang memiliki usaha ayam geprek. Ia bercerita, semenjak pandemi omsetnya menurun. Biasanya bisa menjual 30 kg ayam, namun di masa PPKM yang terjual hanya 5 kg. Bantuan yang diterima akan digunakannya untuk tambahan modal usaha.
“Bantuan ini akan disalurkan melalui TNI dan Polri kepada 1 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp 1,2 juta. TNI dan Polri akan melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan tersebut langsung ke masyarakat,” jelas dia.
Penyaluran bantuan oleh TNI dan Polri ini dilakukan melalui sistem aplikasi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Peluncuran di Medan ini adalah uji coba dikarenakan peran strategis Medan sebagai episentrum perekonomian di pulau Sumatera,” pungkasnya.