Baru pertama dalam sejarah. Hajat pernikahan telah menyebabkan kekacauan jajaran pemerintahan. Geger. Heboh. Penuh dengan ketegangan politik. Sungguh ini merupakan the wedding of the year 2020.
Pernikahan yang menyita perhatian publik. Pernikahan yang memakan korban diberhentikannnya jabatan para pemangku tugas ketertiban dan keamanan di wilayah terjadinya peristiwa pelanggaran protokol Covid-19. Politis.
Dua Gubernur digarap. Dimintai pertanggungjawabannya. Ini agak aneh. Kenapa tidak dilokalisir saja ke skala pejabat di skala kota atau kabupaten. Kejauhan dan belebihan rasanya urusan pelanggaran protokol kesehatan menyeret gubernur.
Denda Rp 50 juta kepada Shohibul Hajatan ternyata dinilai tidak oke. Terlalu kecil. Masih dinilai kurang adil mengingat kehebohannya yang berdampak luas menasional.
Sikap over dari Kepolisian ini rasanya pasti ada yang mengatur. Ada perintah terselubung untuk mengganggu nama-nama pejabatan atau tokoh yang sudah masuk radar kandidat Capres 2024. Ini sungguh tidak lucu, berlebihan.
Kita berharap Kepolisian tidak jadi alat politik kekuasaan. Tidak jadi kepanjangan tangan kelompok politik tertentu. Harus netral.
Dalam kasus pernikahan putri HRS, mohon aparat berhati-hati mengambil tindakan. Jangan seperti cari muka. Mengingatkan ya tapi tidak lebay.
Sumber: RMCO.id
Penulis: Budi Rahman Hakim
Penyunting: Suci Amalia