Membaca buku Abdul Muhaimin Iskandar berjudul “Negara dan Politik Kesejahteraan” menarik sekaligus inspiratif. Menulis adalah pekerjaan lumayan butuh konsentrasi dan konsistensi yang keduanya ternyata masih ada dalam semangat Ketua Umum DPP PKB yang kini biasa disapa Gus AMI ini.
Gus AMI pernah bongkar rahasia tentang cita-citanya menjadi penulis seperti yang dilakukan pamannya Gus Dur, tapi sejak aktif di politik hal tersebut mendapat kendala. Sampai akhirnya menelorkan buku ini sebagai karya ketiganya.
Membaca bukunya menarik karena dia adalah refleksi dari tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan (Kesra) 2019-2024, terhitung amanah ketiga dengan pertama 1999-2004 dan kedua 2014-2019. Ini semacam tanggung jawab publik bidang kerjanya selama tiga kali menjabat Wakil Ketua DPR RI
Sisi menariknya juga diutarakan Pakar Politik dan CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh karena ada makna powerfull dalam menghadapi problematika, peluang dan tantangan Indonesia menuju 2024.
Eep tidak keliru, karena banyak tokoh nasional menempuh jalur sunyi sebelum maju di medan laga. Semisal, Soekarno dengan “Indonesia Menggugat,” Gus Dur dengan “Islam Tidak Perlu Dibela”, dan SBY dengan buku ‘Sang Demokrat”.
Buku Politik Kesejahteraan Gus AMI dilihat Eep, sebagai respon bahkan kesigapan Gus AMI terhadap dua ancaman yang terjadi, sekaligus mengambil peluang didalamnya. Karena kita berada dalam ancaman pandemi dan ancaman resesi, tapi dengan peluang di depan mata adalah sukses 2024.
Gus AMI menyadari masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia dan belum pernah ada preseden seperti ini sebelumnya. Dan mengajak pembaca pada narasi demokrasi yang telah menyediakan mekanisme rehabilitasi harapan dengan momentum suksesi sebagai mata rantai dalam sejarah peradaban Indonesia yang sangat amat penting.
Pada konteks inilah, dengan bukunya Gus AMI sebagai respon yang sangat baik dan komprehensif dari ancaman yang sangat unik dan tak pernah ada generasi lain sebelumnya mengalami seperti saat ini.
Inspirasi buku ini adalah proposal ekonomi inklusif dengan makna bahwa negara wajib hadir memastikan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kehadiran negara merupakan solusi atas dampak masalah yang dihadapi masyarakat.
Esensi bagi kita semua, tegasnya, negara harus hadir untuk memberikan jalan keluar bagi rakyatnya. Karena UUD secara gamblang, mengamanatkan melindungi segenap tumpah darah bangsa serta memajukan kesejahteraan umum.
Pemerintah sejatinya membenahi orientasi politik kesejahteraan dengan meletakkan komitmen negara dalam memberikan keleluasaan, akses, peluang pada warga dalam meningkatkan taraf hidup serta pengaturan institusional yang dapat menjamin kesejahteraan.
Proposal ekonomi inklusif ini setidaknya menempuh empat langkah fundamental. Negara harus menjadikan sistem jaminan sosial baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, itu yang pertama.
Kedua, komitmen politik kesejahteraan harus dimulai dengan pemenuhan hak dasar warga negara, pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian sebagai penopang sistem jaminan sosial. Negara tidak boleh hanya mendorong equity of opportunity, tetapi juga proaktif membantu menuju keadilan sosial.
Ketiga, politik kesejahteraan harus bertindak pada asas bahwa pertumbuhan ekonomi beserta hasil pembangunann harus berorientasi pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Keempat, menciptakan pemerintahan kuat dan responsif terhadap persoalan publik yang bisa dimulai dengan inovasi pelayanan publik.
Pada praktiknya, politik kesejahteraan merupakan paramater dalam mengukur apakah kebijakan-kebijakan negara sudah berjalan sesuai amanat konstitusi ataukah belum.
Dia menjadi parameter tunggal dalam mengukur apakah sebuah kebijakan terlampau liberalis, berpijak pada pasar, atau benar-benar berpijak pada kesejahteraan rakyat, atau malah tak berdaya menghadapi pasar global.
Terakhir, praktik politik kesejahteraan merupakan kritik terus menerus terhadap apa yang kita lakukan. Apakah berorientasi kemaslahatan umat atau tersandera oleh kepentingan sedikit elit ekonomi negeri ini.