Airlangga Hartarto adalah seorang menteri merangkak dari karier politik sebagai anggota legislatif dengan menempati pimpinan di komisi enam dan komisi tujuh. Pencapaian memadai untuk mengemban Menko Perekonomian sekaligus ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Suasana batin perekonomian kita harus satu tarikan nafas dengan penanganan Covid-19. Ekonomi tetap tumbuh berbarengan dengan penanganan Covid-19 yang optimal, sehingga masyarakat bisa menikmati kehidupan aman dan sejahtera.
Tangan dingin seorang anak dari Menteri Perindustrian Era Soeharto yakni Ir. Hartarto dinantikan banyak orang. Terutama perkawinan nalar pertumbuhan ekonomi dalam amukan pandemik Covid-19, apakah berdiam diri sehingga terjerat resesi atau terus berinovasi dengan posisi Airlangga sebagai komandan pemulihan ekonomi di era pandemik Covid-19.
Bahkan ketika ekonomi Faisal Basri suguhkan bahwa resesi yang dimaksudkan Airlangga tidak tepat, langkahnya memulihkan ekonomi tidak terganggu. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakangan.
Tantangan di depan mata dengan jutaan rakyat Indonesia menantikan langkah konkret perekonomian, sekaligus tetap mengindahkan protokol kesehatan agar angka penderita Covid-19 terus bisa ditekan.
Adalah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Ir. Airlangga Hartarto rutin menggelar rapat pleno setiap hari Jumat.
Menko Airlangga terakhir menggelar rapat pleno, Jumat (4/9) dimulai pukul 16.00 dengan fokus bahasan tentang strategi optimalisasi program dan anggaran PC-PEN untuk mendorong upaya penanganan Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Membahas monitoring dan evaluasi berbagai program PC-PEN dan tindak lanjut Rapat Pleno lalu, yang telah ditindaklanjuti dengan pengajuan 2 RPerpres, yaitu RPerpres Perubahan Perpres 82/2020 dan RPerpres tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi,” ujarnya Jakarta, Jumat (4/9).
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menyampaikan jumlah kasus di dunia sebanyak 26,121,999 kasus, Recovery Rate 70,4%, Jumlah kematian 864,618 (CFR= 3,3%) di 215 Negara Terjangkit.
Adapun Indonesia, tambahnya, mempunyai jumlah kasus sebanyak 187,537 kasus, Jumlah Sembuh sebanyak 134,181 kasus (Recovery Rate 71,5%), Jumlah meninggal sebanyak 7,832 kasus (CFR= 4,2%). Recovery Rate Indonesia lebih tinggi daripada global.
Menurut dia, jumlah Tes di Indonesia sebanyak 2,3 juta orang, lebih tinggi dari negara-negara lain, kecuali Italia (8,8 juta orang) dan Chile (2,4 juta orang). Sedangkan Jumlah Tes per 1 juta Penduduk= 8,552 orang.
“Provinsi dengan jumlah kasus tertinggi: DKI Jakarta= 43.400 (23,6%); Jawa Timur= 34.655 (18,8%); dan Jawa Tengah= 14.670 (8,0%).
Dia melanjutkan, provinsi dengan Kesembuhan Tertinggi : Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Gorontalo.
Provinsi dengan Kematian Terendah: Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.
“Penanganan Covid-19 akan fokus di beberapa provinsi dengan target menurunkan indikator dari Merah menjadi Kuning/Hijau sebelum pelaksanaan Pilkada,” sambungnya.
Dia meyakinkan, Strategi Penanganan Covid-19 yang akan terus menjadi perhatian adalah dengan mengurangi penyebaran Covid-19 melalui gerakan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak) dan 3 T (Test, Trace, dan Treat).
Selain itu, strategi untuk menurunkan tingkat kematian melalui peningkatan fasilitas dan kapasitas Layanan Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) dan Dukungan Tenaga Kesehatan.
“Kampanye masif Gerakan 3 M terus akan dilanjutkan. Kampanye Memakai Masker yang tadinya sampai tanggal 6 September 2020 ini, tetap akan diteruskan dan akan lebih masif lagi.
Sedangkan kampanye Menjaga Jarak akan dilaksanakan pada periode 7 September 2020 s.d. 6 Oktober 2020. Lalu kampanye Mencuci Tangan akan dilaksanakan mulai 7 Oktober 2020 s.d. November 2020,” tegas Airlangga.
Aspek Ekonomi
Dari sisi pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah akan fokus pada strategi untuk mengurangi risiko kontraksi ekonomi di Q3 dan Q4 Tahun 2020, terutama dengan melakukan optimalisasi atas potensi anggaran yang kemungkinan tidak terserap dengan melakukan re-alokasi ke program-program yang dapat terlaksana dan selesai di tahun 2020.
Menko Airlangga mengungkapkan hasil monitoring dan evaluasi program-program PEN berjalan cukup bagus. Dua program yang paling akhir diluncurkan, yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan 24 Agustus 2020 dan Bantuan Subsidi Gaji/Upah yang diluncurkan 27 Agustus 2020 berjalan sangat baik.
“Program BPUM per hari ini (4/9) telah disalurkan sebesar Rp13,4 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 5,59 juta Pelaku Usaha Mikro. Kalau dilihat per Provinsi, yang paling banyak adalah di Jawa Barat sebesar 1,14 juta pelaku usaha mikro,” lanjut Menko Airlangga.
Sedangkan untuk program Bantuan Subsidi Gaji/ Upah, kata dia pada Batch 1 sudah terealisasi untuk 2,5 juta dan Batch 2 sebanyak 3 juta penerima, dari total penerima yang ditargetkan sebanyak 15,7 juta penerima.
Berdasarkan hasil monitoring atas penyerapan dan realisasi anggaran program PEN, selama 2 bulan ini (Juli 2020 dan Agustus 2020) dan sejak dilakukannya monitoring oleh Komite PC-PEN, perkembangannya sangat signifikan.
“Realisasi pada Semester I (s.d. 30 Juni 2020) sebesar Rp124,62 triliun, namun selama bulan Juli 2020 terjadi realisasi sebesar Rp23,05 triliun sehingga posisi 31 Juli 2020 sebesar Rp147,67 triliun.
Sedangkan selama bulan Agustus 2020 (setelah ada Komite PC-PEN), realisasi bulanan sebesar Rp63,93 triliun sehingga per 31 Agustus 2020, total realisasi sudah mencapai Rp211,60 triliun, sehingga terjadi kenaikan realisasi sebesar 30,9% (monthly growth),” katanya dengan nada bersyukur.
Amatannya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komite PC-PEN sangat efektif sehingga realisasi program dan anggaran menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, terutama selama bulan Agustus 2020 ini yang dalam sebulan bisa mendorong realisasi sebesar Rp63,93 triliun.
“Kalau melihat tren kemajuan program dan realisasi anggaran di bulan Agustus 2020 ini, kita cukup optimistis untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2020 masih bisa positif,” terang Menko Airlangga lebih lanjut.
Hasil monitoring juga, terang Menko Airlangga, mengidentifikasi adanya potensi dana/anggaran yang tidak terserap secara penuh sampai dengan akhir tahun, baik di anggaran Pemerintah Daerah (APBD), anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), maupun anggaran Program PEN. Untuk dana/anggaran PEN yang masih bisa digunakan dan dialokasikan lagi sebesar Rp12,92 triliun yang berasal dari alokasi program PEN untuk kelompok Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Sektoral/Pemerintah Daerah.
Untuk mendorong percepatan realisasi Program dan Anggaran, baik di K/L, Program PEN, maupun yang ada di Daerah (Pemda), Menko Airlangga mengusulkan beberapa inisiatif program, baik yang sifatnya program baru maupun yang optimalisasi program existing yang sudah ada di pipeline.
“Beberapa usulan inisiatif program antara lain terkait dengan Penanganan Kesehatan, yaitu pengembangan/upgrade Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, RSUD) dan pemberian DID (Dana Insentif Daerah) untuk daerah yang berhasil dalam penanganan Covid-19 (menjadi Zona Kuning/Hijau), serta peningkatan PCR untuk memenuhi target WHO (orang per hari)”, sarannya.
Selain itu, juga usulan untuk penambahan nilai beberapa program Perlindungan Sosial dan perluasan penerima manfaat program tersebut. Diusulkan juga untuk mendorong percepatan program Padat Karya, terutama yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Untuk lebih mendorong kontribusi PDB di daerah, menurut Menko Airlangga akan dikembangkan program berbasis spasial, dengan menyiapkan beberapa program pengembangan sektor unggulan di 10 Provinsi yang mempunyai kontribusi PDB terbesar.
“Melalui berbagai upaya cepat dan langkah taktis yang dilakukan Komite, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menangani pandemi Covid-19, diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, dan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan,” tutup Menko Airlangga pada acara Rapat Pleno Komite PC-PEN. (Muhtar S. Syihabuddin)
Diolah dari siaran situs resmi Kementerian Koordinator Perekonomian RI
Leave a Reply