Jakarta, Adalah penelitian pendahuluan di April 2020, dengan sampel UMKM yang terdata di Kemenkop UKM, dilaporkan bahwa sejumlah 56% UMKM mengaku mengalami penurunan pada hasil omzet penjualan akibat pandemi Covid-19, 22% dari 64.194.057 buah UMKM seluruh Indonesia di tahun 2018.
Sisanya, mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan/kredit, 15% mengalami permasalahan dalam distribusi barang, dan 4% sisanya melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah.
Dari seluruh UMKM yang terdata dalam riset ini, komposisi UMKM yang bergerak dalam industri mikro menempati angka 87.4%. Alhasil, dampak awal pandemi Covid-19 pada sektor UMKM terdeteksi pada level UMKM mikro ini.
Angka ini menunjukkan fakta yang lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 72,6% dan lebih rendah dari yang dilaporkan oleh LIPI yaitu sebesar 94,7%. Kedua riset terakhir dilakukan pada bulan Juni 2020, akhir Kuwartal II tahun 2020.
Tapi bagi Menko Airlangga UMKM merupakan sektor penggerak ekonomi yang penting pada 2021.
“Program KUR menjadi prioritas pemerintah dalam menstimulus kemampuan sektor UMKM dan dunia usaha. Ini bisa memutar roda perekonomian di masyarakat,” katanya di Jakarta Senin (28/12).
Ketua DPP Partai Golkar ini menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM sore ini.
“Pada 2021, pemerintah akan melanjutkan dan meningkatkan program KUR termasuk melakukan perluasan akses dan kemudahan penyaluran pembiayaan bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi,” jelas dia.
Anak Menteri Era Soeharto Ir Hartarto ini berharap program KUR dapat menjadi solusi yang prospektif bagi seluruh pelaku UMKM.
Melalui sejumlah dukungan pemerintah dan pemanfaatan teknologi, Menko Airlangga meyakini kontribusi UMKM mampu menggerakkan sektor riil dan meningkatkan konsumsi masyarakat.
“Mari satukan semangat dan saling mendukung kebangkitan UMKM di seluruh daerah di Indonesia,” pungkasnya.